MENGEMBANGKAN PARADIGMA NON-LITIGASI 

Dalam masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi (paradigma litigasi/PLg). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui  sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan kedua, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi (paradigma  non-litigasi atau PnLg). Paradigma  ini dalam mencapai keadilan  lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution. Di  Indonesia, yang  mempunyai budaya musyawarah, Paradigma Non-Litigasi ternyata tidak berkembang. Fenomena yang terpotret di masyarakat justru munculnya budaya gugat menggugat yang demikian tinggi, yang menyebabkan munculnya puluhan ribu tumpukan perkara di lembaga peradilan. Derasnya arus perkara yang masuk melalui jalur litigasi  menimbulkan kinerja pengadilan tidak bisa optimal, juga  menjadikan masyarakat tidak lagi mencari keadilan tapi mencari kemenangan dengan menghalalkan secara cara. Kondisi kejiwaan masyarakat tersebut   menemukan suatu habitat yang cocok di dalam lembaga peradilan Indonesia, di mana sebagian  kalangan hakim mudah tergoda untuk melakukan jual beli keadilan. Lembaga peradilan yang seharusnya menjalankan amanah untuk mendistribusikan keadilan bagi masyarakat, ternyata menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan 'permainan kotor'. Sehingga lembaga peradilan tidak  semata-mata sebagai tempat mencari keadilan tetapi juga bisa menjadi ajang 'jual beli' putusan, hal ini berakibat putusan hakim seringkali sulit untuk diramalkan (unpredictable) dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bagi masyarakat bisnis, yang segala sesuatunya mendasarkan pada efektivitas, efisiensi dan velocity,  kondisi tersebut jelas tidak menciptakan situasi kondusif untuk menunjang kegiatan mereka. Sedangkan bagi investor asing hal ini akan menyurutkan minat mereka untuk melakukan investasi di Indonesia, karena tidak adanya kepastian hukum  bila terjadi sengketa.  Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan pembangunan paradigma non-litigasi,  yang diharapkan mampu menggeser dominasi paradigma litigasi, sehingga masyarakat Indonesia  tidak hanya mengandalkan jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis.